Cara Pemerintah Blokir Situs Terlarang di Indonesia

Cara Pemerintah Blokir Situs Terlarang di Indonesia

Update Terakhir: July 21, 2016

Situs terlarang di Indonesia semakin membuat gerah Pemerintah yang pada akhirnya melalui Departemen Komunikasi dan Informatika kembali memblokir situs-situs yang terlarang. Ada sekitar 24 situs di awal tahun 2016  situs-situs dengan konten yang terlarang telah diblokir pemerintah. Dan di akhir 2015, pemerintah mengklaim telah memblokir dengan konten terlarang sebanyak 78 buah situs. Konten-konten yang termasuk terlarang diantaranya adalah konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA, konten-konten radikal yang memicu terorisme, serta konten bajakan. Lalu bagaimana pemerintah memblokir situs-situs terlarang tersebut?

Beberapa Tips Cara Menang Judi Dadu Online

 

Cara yang dipakai pemerintah untuk melakukan blokir terhadap situs terlarang di Indonesia adalah dengan melakukan penyaringan laporan yang dimasukkan melalui situs TRUS Positif. Dan kemudian dilakukan pengecekan serta tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap situs terlarang tersebut. Trus Positif sendiri merupakan sebuah situs yang dibuat oleh pemerintah melalui Kemenkominfo yang menampung aduan dari masyarakat yang berkaitan konten internet. Bila dalam kondisi darurat, dimana situs tersebut harus segera dilakukan pemblokiran dan penghapusan, maka pemerintah melalui kementeriannya menempatkan situs tersebut dalam daftar trust positif dalam waktu 24 jam sejak diterimanya laporan. Pemerintah melalui kemenkominfo akan melakukan komunikasi dengan para provider internet di Indonesia supaya situs tersebut dihapus melalui ISP-nya. Semenjak kabinet baru, dimana Kemenkominfo dipegang oleh Rudiantara, telah membentuk sebuah panel dengan anggota yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ada empat panel yang dibentuk diantaranya panel bidang pornografi, terorisme dan SARA, investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan serta narkoba, dan hak kekayaan intelektual. Panel-panel tersebut langsung mendapatkan pengarahan dari Menkominfo bersama Menkopolhukam, Kepala BNN, BNPT, dan para tokoh nasional yang sudah diseleksi. Tugas-tugas mereka yakni melakukan evaluasi mengenai laporan yang masuk terkait dengan konten internet layak atau tidak untuk dilakukan pemblokiran.

Untuk ke depannya pemerintah melalui kemenkominfo juga akan melakukan pemblokiran situs terlarang di Indonesia tidak di tingkat ISP saja melainkan di tingkat DNS yang caranya dengan membuat DNS Nasional.

Related Post